Mobilitas Warga Tinggi, WHO Ingatkan Indonesia Masih Pandemi


Ilustrasi

Jakarta – Badan Kesehatan Dunia (WHO) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar tidak terlalu melonggarkan syarat-syarat bagi masyarakat berkegiatan di tempat umum meski saat ini kasus virus corona (Covid-19) mengalami penurunan.

Senior Adviser to WHO Director General, Diah Saminarsih menyebut Indonesia belum bebas dari bahaya pandemi, sehingga tidak ada alasan untuk lengah. “Kalau sekarang Indonesia dalam kondisi kasus yang turun, harus diingat bahwa angka itu adalah jumlah orang yang sakit, dan orang yang sakit itu tetap membutuhkan resources, kemudian tetap masih ada banyak orang yang meninggal,” kata Diah, Rabu (22/9).

Kendati jumlah positivity rate alias rasio kasus warga terpapar virus corona harian telah di bawah ambang batas WHO yakni 5 persen, Diah mengingatkan potensi kasus yang tidak terdeteksi. Terutama akibat pelacakan yang tidak optimal di daerah. “Artinya, sama sekali belum keluar dari bahaya dan belum selesai sebenarnya,” imbuhnya.

Diah juga mewanti-wanti potensi Indonesia kembali mengalami lonjakan gelombang ketiga utamanya menjelang libur Natal dan Tahun baru. Apabila pemerintah tidak membatasi mobilitas warga secara maksimal, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bernasib sama dengan negara tetangga yang saat ini mengalami lonjakan.

Selain itu, capaian vaksinasi yang belum maksimal dan merata juga berpotensi membuat kondisi di Indonesia kembali memburuk. Terlebih, target kalangan lansia dan tenaga kesehatan pun belum terpenuhi.”Kalau misalnya sekarang kita lihat lansia saja belum, dan nakes saja belum semua maka berarti yang tersisa sebenarnya membutuhkan upaya-upaya khusus untuk mereka mau dan bersedia divaksin,” ujar Diah.

Mobilitas Tinggi Kemenkes mengamini bahwa mobilitas masyarakat Indonesia kini sudah tinggi. Bahkan mirip sebelum virus corona mewabah. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut mobilitas warga terlihat menonjol dibandingkan masa PPKM darurat awal Juli dan PPKM level 1-4 pada awal Agustus lalu.

“Tampak di semua provinsi menunjukkan peningkatan pergerakan. Bahkan beberapa daerah sudah melampaui level sebelum saat kita mengalami pandemi, seperti di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” kata Nadia dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9).

Melihat temuan itu, Nadia meminta agar pemerintah daerah terus mengkaji kebijakan konkret guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas warga. “Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, di mana kita pernah mengalami gelombang kasus yang besar pada bulan Juli yang lalu,” kata dia. (net)

Previous Wako – Kapolres Tarik Undian Gebyar Vaksinasi Berhadiah, Upaya Mengajak Masyarakat Mau Divaksin
Next Gubernur Terima Audiensi Direktur Pertamina Hulu Rokan