TANDATANGANI: DPRD Empat Lawang tandatangani tiga Raperda Pemkab Empat Lawang yang di sahkan jadi Perda.

Dewan Setujui Tiga Raperda

PAGARALAM POS, Empat Lawang – Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Empat Lawang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Empat Lawang tahun anggaran 2022, dan Raperda Empat Lawang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Empat Lawang atas Perda Empat Lawang, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang tahun 2018-2023, menjadi Perda Empat Lawang, disetujui seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, Jum’at (26/11).

Dengan telah disetujuinya dua Raperda menjadi Perda, dan satu Perda Perubahan atas Perda Empat Lawang tersebut, DPRD Empat Lawang dan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, sepakat menandatangani ketiga dokumen Perda itu berikut berita acara pengesahannya.

Meski seluruh Fraksi di DPRD Empat Lawang menyetujui untuk disahkan ketiga Perda itu, hampir seluruh Fraksi meninggalkan catatan terhadap Pemkab Empat Lawang, untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Empat Lawang, saat menyampaikan pandangan Fraksi masing-masing Fraksi. Sayangnya, tidak dijelaskan secara spesifik alasan Fraksi-fraksi itu meminta dilakukannya evaluasi kinerja DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, tersebut.

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Empat Lawang, Yongki. Dia meminta Bupati Empat Lawang, agar mengevaluasi kinerja DMPDP3A Kabupaten Empat Lawang. “Kepada Bupati Empat Lawang, agar kiranya dapat mengevaluasi kinerja DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, dan kepada seluruh OPD lainnya agar dapat bekerja lebih baik lagi,” sampai Yongki sekaligus langsung menutup pandangang Fraksinya di hadapan sidang Paripurna DPRD Empat Lawang, yang digelar sore hari tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Empat Lawang, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Perndo, dan Fraksi Gabungan 4. Mereka juga meminta Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad agar mengevaluasi kinerja DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, tanpa merinci alasan Fraksinya terhadap permintaan tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad menyampaikan, DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, kini hanya DPMD-nya saja. Karena Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menjadi dinas terpisah.

Terkait permintaan Fraksi-Fraksi yang merekomdasikan evaluasi terhadap Kepala DPMD yang dimaksut, Joncik mengaku tidak mendapatkan gambaran yang koperhensif tarkait permintaan evaluasi tersebut dari penyampaian Fraksi-Fraksi yang sudah disampaikan.

“Seperti yang tadi saya katakan, sekda-pun jika memang diharuskan diganti, kita akan ganti, asal punya alasan yang jelas. Demikian juga kepala dinas,” ucap Joncik. Bagi dirinya, kebersamaan itu adalah hal yang penting, bekerja bersama-sama dan berjuang bersama-sama dalam rangka membangun Empat Lawang, merupakan hal yang mesti dipertimbangkan. “Bila memang ada yang dianggap tidak mampu bekerja, dan berdampak pada lima fraksi tadi, sampaikan kepada saya, tidak apa-apa, namun berikut alasan dan argumen yang jelas,” imbuhnya. (Ac07)